ASPEK HUKUM PERSELISIHAN PERBURUHAN PADA STUDI KASUS PT. MANDALA AIR LINES

  • Rumbung Pasaribu Jurusan Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular
Keywords: Aspek Hukum,Perselisihan,Perburuhan

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum perselisihan perburuhan yang terjadi antara karyawan dan perusahaan PT.Mandala Air Lines.Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui posisi hukum yang berselisih antara karyawan dan PT.Mandala Air Lines.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahg metode kausal yang menjelaskan sebab akibat dari kasus tersebut.Data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur serta instansi terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan Perjanjian ikatan dinas didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak antara perusahaan penerbangan PT. Mandala Airlines dengan pilot,kedua belah pihak telah bersepakat untuk memenuhi syarat-syarat kerja memenuhi hak dan kewajibannya dan apabila terjadi masalah akibat kelalaian atau kesalahan satu pihak maka perselisihannya diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yakni penyelesaian perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh didalam satu perusahaan diselesaikan diluar Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih dan menyerahkan perselisihan tersebut kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor :246/Pdt.G/2007/PN. Jakarta Barat, menyatakan bahwa putusan tersebut adalah keliru dan tidak tepat, karena secara yuridis pengadilan tersebut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Dengan demikian yang berhak untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan atau sengketa antara para penggugat dan tergugat yang berkaitan dengan pelaksanaan isi perjanjian kerja ikatan dinas adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dimana lembaga ini me

Published
2020-04-20