URGENSI HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM

  • Junifer Dame Panjaitan Jurusan Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular
Keywords: Perkawinan Beda,Perlindungan Hukum

Abstract

Masing-masing agama dan kepercayaan menganggap perkawinan adalah sah apabila termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan diluar hukum masing-masing agama yang diakui di Indonesia akan mengakibatkan polemik yang berakibat hukum, baik dalam urusan rumah tangga itu sendiri, hukum waris atau harta dalam perkawinan begitu juga hak dan kedudukan anak dalam perkawinan beda agama. Polemik besar akan timbul ketika terciptanya Hak hidub si anak tersebut, sehingga anak dilahirkan dimulai dari pola pengasuhan sampai ketika anak dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum seperti menikah, menerima warisan, dan sebagainya. Penelitian ini ditujukan agar mendapat jawaban atas permasalahan (1). Apakah perlu urgensitas perlindungan hukum akibat perkawinan beda agama? (2). Bagaimana wujud penanganan perlindungan hukum akibat perkawinan beda agama? Penemuan jawaban atas pertanyaan ini ditempuh dengan Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris. Hukum bertindak sebagai Norma (Perundang-undangan), dengan memperhatikan kenyataan sosial. Hasil Penelitian adalah : (1) Perkawinan beda agama menurut Undang-undang Perkawinan dianggap tidak sah begitupula anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut. (2) Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama hanya memiliki nasib dengan ibunya.

Published
2020-04-20