TANGGUNGJAWAB HUKUM PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP PEMBERIAN JUMLAH SANTUNAN GANTI RUGI KORBAN KECELAKAAN AIR ASIA QZ8501 WARGA NEGARA INDONESIA

  • Sabungan Sibarani Universitas Mpu Tantular
Keywords: Hukum Penerbangan, Ganti Rugi, Air Asia

Abstract

Pengangkutan melalui udara menjadi salah satu pilihan untuk mengangkut penumpang antar kota maupun antar negara, dengan kemungkinan pertimbangan yang relatif lebih tinggi dari jasa angkutan lainya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  hukum normatif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa  upaya hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan ganti rugi bagi korban kecelakaan Air Asia QZ8501 warga negara Indonesia adalah Pasal 141 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Pasal 2 huruf a Peraturan Pelaksanaan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Dan upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada penumpang khususnya perihal kompensasi kecelakaan penerbangan nasional adalah dengan menuntut pihak AirAsia untuk memberikan ganti kerugian sebesar 1,25 Miliar Rupiah dengan mengacu pada ketentuan di dalam Permenhub No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.  Perusahaan AirAsia berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 77 Tahun 2011 bahwa maskapai harus memberikan kompensasi atau ganti rugi sebesar Rp1,2 miliar - Rp1,4 miliar jika konsumen yang meninggal karena kecelakaan pesawat. Besaran itu sangat penting untuk menanggung keluarga dan anaknya yang ditinggal kepala keluarganya yang meninggal karena kecelakaan pesawat tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi, maskapai wajib bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dan atau ganti rugi secara maksimal kepada ahli waris korban.

Published
2020-03-20